Senin, 21 Oktober 2013

Softskill Pembahasan 6

JOKOWI BERENCANA TERAPKAN JAM WAJIB BELAJAR

         Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  berencana menerapkan jam belajar bagi para siswa di Ibu Kota. “Untuk meminimalisasi perbuatan negatif, seperti membolos dan berujung tawuran,” kata Jokowi setelah menghadiri acara Majelis Tafsir Agama di Istora Senayan, kemarin. Jam wajib belajar, menurut dia, berbeda dengan jam malam karena jam wajib belajar lebih menekankan agar siswa berdisiplin.

       Jika kebijakan ini diterapkan, Jokowi menjelaskan, seorang siswa dilarang keluyuran di luar sekolah tanpa alasan yang jelas. ”Jam wajib belajar  akan memantau pergerakan siswa di luar,”ujarnya. Jokowi menilai aturan yang ada sekarang masih longgar, sehingga siswa baru ditindak ketika berbuat onar. Namun Jokowi tidak mau terburu-buru mengesahkan aturan jam wajib belajar. “Harus minta pendapat dulu dari Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan orang tua murid,”ujarnya.

       Pengamat pendidikan Arif Rahman Hakim menyarankan agar pemerintah melaukan pendekatan edukatif sebelum menerapkan jam wajib belajar. Pendekatan edukatif itu bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada siswa oleh orang tua dan sekolah, serta member contoh. “Supaya siswa dapat menyaring dengan cerdas setiap aturan yag ada,” ujarnya.

     Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti mendukung rencana jam wajib belajar. Hanya, menurut dia, kebijakan ini perlu memperhatikan para siswa yang sekolah pada pagi dan siang hari. “Apakah mereka yang sekolah di siang hari mendapat perlakuan khusus?” ujarnya.

       Alasannya, bisa saja siswa berada di jalan pada siang hari karena dia sedang menuju sekolah. Adapun soal sanksi, Retno berharap hukuman yang dijatuhkan mampu menimbulkan efek jera dan bukan hukuman fisik. “Jangan sampai melanggar ketentuan tentang perlidungan anak,” katanya.

    Menanggapi rencana jam wajib belajar, Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyatakan polisi siap mendukung kebijakan tersebut. “Kalau program diluncurkan, kami bisa membantu.” Ujarnya. Hanya, Rikwanto belum mengetahui apa peran kepolisian, karena belum ada pembahasan dengan pemerintah propinsi DKI Jakarta.

     Sementara itu, Kepala sekolah SMP 14 Jakarta Timur, Etin Rohaetin, menilai jam wajib belajar tidak diperlukan. “Karena sejak dulu sudah ada jam belajar untuk siswa, dan itu sudah cukup,” katanya. Kunci dari pelaksanaan jam belajar yang sudah ada itu, Etin berujar, adalah memaksimalkan peran oang tua agar lebih komunikatif dengan putra-putrinya.  Adapun para guru, dia melanjutkan, harus menerapkan metode belajar yang membuat siswa nyaman di dalam kelas.




Koran Tempo, Kolom Berita Utama, Senin, 16 September 2013, Hal A4

 
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar